DPR Terima Draf RUU Daerah Kepulauan dari DPD

25-02-2020 / KOMISI II
Anggota Komisi II Johan Budi. Foto : Kresno/mr

 

Ketua DPR RI, Puan Maharani menerima draf dan naskah akademi Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepualaun dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diserahkan langsung oleh Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (25/2/2020). 

 

Anggota Komisi II Johan Budi yang turut mendampingi pertemuan antara Pimpinan DPR RI dengan DPD RI mengatakan, secara prinsip DPR menerima dan bersedia untuk melakukan pembahasan RUU Daerah Kepulauan. 

 

"Kami  bersepakat mendorong pemerintah segera mengeluarkan Surat Presiden (surpres). Dengan begitu, pembahasan tripartit yaitu pemerintah, DPR, dan DPD bisa dimulai," kata Johan Budi.

 

Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menilai, RUU Daerah Kepulauan ini penting untuk dibahas guna mengakomodir rasa keadilan terhadap provinsi yang termasuk dalam kategori kepulauan. RUU Daerah Kepulauan juga merupakan salah satu upaya untuk memperkuat daerah kepulauan. 

 

"Kita kan punya delapan daerah kepulauan. Tiada lain harapannya ada kesamaan dan keadilan terkait anggaran dan sebagainya,” pungkasnya. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...